curve
  • feature3
  • feature1
  • feature2
  • feature3
  • feature1
  • feature1

Pajak Atas Bunga Obligasi (PMK No 85/PMK.03/2011 sebagaimana dirubah dalam PMK 07/PMK.011/2012)


Peraturan Menteri Keuangan No 85 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan Atas Bunga Obligasi menegaskan bahwa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif: • 15% (lima belas persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; • 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap Dan atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar: 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; 3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya. Beberapa hal dalm PMK No 85 Tahun 2011 ini diperbaharui dalam PMK 07/PMK.011/2012. Yaitu: • Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. • Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/atau diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan. • Dalam hal Obligasi yang dijual tidak dapat ditentukan harga perolehan dan tanggal perolehan yang sebenarnya, harga perolehan dan tanggal perolehan ditentukan dengan metode First In First Out. • Dalam hal penjual Obligasi tidak memberitahukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi maka atas penghasilan bunga dan/atau diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga (2% setiap bulannya). • Pihak Pemotong Pajak wajib memberitahu WP yang dipotong dengan menyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dari pembelian Obligasi tersebut sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi penjual Obligasi yang tidak dipotong Pajak Penghasilan.

back