curve
  • feature3
  • feature1
  • feature2
  • feature3
  • feature1
  • feature1

Bayar Pokok Pajaknya, Mohon Dihapuskan Sanksinya


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK No 21/PMK.03/2008, DJP karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi yang dimaksud meliputi bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum pada STP, SKPKB, dan SKPKBT, yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Tapi dengan catatan SKPKB dan SKPKBT tersebut tidak diajukan keberatan; diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan. Permohonan yang diajukan WP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB,SKPKBT; permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya; permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak dapat dipertimbangkan. Permohonan ini hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali, dengan pengajuan permohonan kedua harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan DJP atas permohonan yang pertama dikirim. DJP harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan DJP tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

back