curve
  • feature3
  • feature1
  • feature2
  • feature3
  • feature1
  • feature1

Penyusutan Dalam Bidang Usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Peternakan


Penyusutan Dalam Bidang Usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Peternakan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 126/PMK.011/2012 memberikan kepastian akan penyusutan asset tertentu pada bidang usaha perkebunan, perhutanan, dan peternakan. Yaitu: • 1.Bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan; dikelompokkan dalam kelompok 4 (Masa Manfaat 20 tahun) • 2.Bidang usaha perkebunan tanaman keras, termasuk tanaman rempah dan penyegar; dikelompokkan dalam kelompok 4 (Masa Manfaat 20 tahun). • 3.Bidang usaha peternakan, meliputi ternak, termasuk ternak pejantan, dikelompokkan dalam kelompok 2 (Masa Manfaat 8 tahun). Penyusutan dimulai pada bulan produksi komersial yaitu bulan dimana penjualan mulai dilakukan. Dikecualikan dari ketentuan diatas Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas harta berwujud sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. Dengan mengajukan permohonan kepada DJP. Sebagai Catatan: • 1. Atas harta berwujud sebagaimana dimaksud diatas telah disusutkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008, berlaku ketentuan sebagai berikut: o 1.a. Terhadap nilai sisa buku fiskal harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008, yang mempunyai sisa masa manfaat berdasarkan Peraturan Menteri ini lebih dari 1 (satu) tahun, disusutkan berdasarkan sisa masa manfaat sesuai dengan Peraturan Menteri ini. o 1.b. Terhadap nilai sisa buku fiskal harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008, yang mempunyai sisa manfaat berdasarkan Peraturan Menteri ini kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, disusutkan sekaligus pada tahun buku saat berlakunya Peraturan Menteri ini. • 2. Terhadap harta berwujud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 yang tidak termasuk sebagai harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteri ini, biaya pengembangan harta berwujud dimaksud dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil harta berwujud tersebut dijual, sepanjang harta berwujud tersebut telah disusutkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

back