curve
  • feature3
  • feature1
  • feature2
  • feature3
  • feature1
  • feature1

PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) - (1)


Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain harus memperhatikan kewajibannya untuk membayar PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan WP yaitu: 1. Syarat Luas Bangunan yang Terhutang PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri a. Berdasarkan KMK No 554/KMK.04/2000, luas bangunan yang terhutang PPN atas KMS adalah 400 m2 atau lebih dan bersifat permanen (berlaku mulai 1 Januari 2001) b. Berdasarkan KMK No 320/KMK.04/2002, luas bangunan yang terhutang PPN atas KMS adalah 200 m2 atau lebih dan bersifat permanen (berlaku mulai 1 Juli 2002) c. Berdasarkan PMK No 39/PMK.03/2010, luas bangunan yang terhutang PPN atas KMS adalah 300 m2 atau lebih dan bersifat permanen (berlaku mulai 1 April 2010) d. Berdasarkan PMK No163/PMK.03/2012, luas bangunan yang terhutang PPN atas KMS adalah 200 m2 atau lebih dan bersifat permanen (berlaku mulai 21 November 2012) Jadi apakah KMS itu terhutang PPN atau tidak, WP harus menganalisis dulu kapan WP mulai membangun dan syarat luas bangunan yang terhutang KMS pada periode tersebut. 2. Nilai PPN Atas KMS Setelah memastikan bahwa memang luas bangunannya memenuhi syarat terhutang PPN atas KMS, langkah berikutnya WP harus memperhatikan berapa PPN terhutang a. Berdasarkan KMK No 554/KMK.04/2000,KMK No 320/KMK.04/2002, PMK No 39/PMK.03/2010, PPN atas KMS perhitungannya adalah 10% x 40% x total biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan (tidak termasuk harga perolehan tanah). b. Berdasarkan PMK No 163/PMK.03/2012, PPN atas KMS perhitungannya adalah 10% x 20% x total biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan (tidak termasuk harga perolehan tanah). Jadi setelah WP memastikan bahwa memang MMSnya terhutang PPN, kemudian untuk menentukan nilai PPNnya, WP harus menganalisis dulu kapan WP mulai membangun dan formula perhitungan yang berlaku pada periode tersebut. 3. Penetapan Nilai Total Biaya Membangun Peraturan DJP PER 23/PJ/2012 menegaskan bahwa dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS: • tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan; atau • memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap, Maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya.

back