Dalam dunia perpajakan, dua istilah yang sering disalahartikan adalah penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Meski sekilas tampak serupa, karena sama-sama bertujuan mengurangi beban pajak, kedua tindakan ini sangat berbeda dalam pandangan hukum. Bagi masyarakat umum, pelaku UMKM, hingga pebisnis, memahami perbedaan ini penting untuk menghindari risiko hukum dan sanksi yang tidak diinginkan.
Apa itu Penghindaran Pajak?
Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kekaburan dalam peraturan perpajakan. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan tetap berada dalam batas legalitas, meskipun dianggap bertentangan dengan semangat hukum.
Contoh: mendirikan usaha di negara dengan tarif pajak lebih rendah (tax haven) untuk meminimalkan beban pajak di negara asal.
Meskipun tidak secara eksplisit dilarang, pemerintah Indonesia telah memperketat pengawasan atas praktik ini melalui Prinsip Anti-Penghindaran Pajak (General Anti-Avoidance Rule/GAR) yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
“Direktur Jenderal Pajak berwenang mengabaikan transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dan semata-mata dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak.” (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 18 ayat 3b)
Apa itu Penggelapan Pajak?
Berbeda dengan penghindaran, penggelapan pajak adalah tindakan melanggar hukum secara langsung. Ini termasuk menyembunyikan pendapatan, memalsukan dokumen, atau tidak melaporkan pajak secara benar dengan niat untuk menghindari kewajiban pajak.
Tindakan ini tergolong pidana dan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):
“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap… diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.” (UU KUP, Pasal 39 ayat 1)
Penutup
Memahami perbedaan antara penghindaran dan penggelapan pajak bukan hanya penting untuk kepatuhan, tapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak. Praktik perencanaan pajak yang sehat tetap diperbolehkan, selama dilakukan dengan transparansi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Bagi pelaku UMKM dan bisnis, disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional agar strategi perpajakan yang diambil tidak melanggar hukum.