The use of personal Identity Number (NIK) as a Personal Tax Identification Number (NPWP)

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Number for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers and Government Agency Taxpayers, Article 2, Effective as of July 14, 2022: Individual Taxpayers who are Residents use the Identification Number, and Non-resident individual taxpayers, corporate taxpayers, and government agency taxpayers shall use a […]

Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, pasal 2, Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022: Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan;dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib […]

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Individual Taxpayers with Gross Circulation of Up to IDR 500 million no Tax collected!

Government Regulation Number 23 the Year 2018 related to income from business received or obtained by domestic Taxpayers having a certain gross turnover, is subject to final Income Tax within a certain period of time. Certain gross income, namely income with a gross turnover not exceeding Rp 4.8 billion in one tax year. This regulation […]

Peredaran Bruto Hingga Rp 500 juta untuk WP OP UMKM Tidak Dipungut Pajak!

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait dengan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh¬† Wajib Pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Penghasilan bruto tertentu yaitu penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dalam peraturan ini tidak menjelaskan […]

Infografis E-Bupot

INFOGRAFIS E-BUPOT Mulai 1 Agustus 2020, semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui e-Bupot. Apa alasan wajib menggunakan e-Bupot ini? Sejak diperkenalkan 2018 silam, keharusan pembuatan bukti potong dan […]

Maps

Lokasi Kantor kami

Sidebar Menu