PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong/memungut PPN.
Pajak Pertambahan Nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP.
PKP wajib memungut, sedangkan Non PKP tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai. Tapi ketika melakukan transaksi barang/jasa kena PPN tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan.
Jadi, PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Tarif PPN adalah sebesar 10% namun mulai 1 April 2022 terdapat penyesuaian tariff PPN yaitu menjadi 11% sesuai dengan UU HPP
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap yaitu 11% mulai April 2022 dan sebesar 12% pada beberapa tahun berikutnya.
Dalam UU HPP ini selain mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, mengatur juga terkait daftar negative list atau barang /jasa yang tidak di kenakan PPN. Sehingga beberapa barang/jasa yang sebelumnya berada dalam daftar negative list, akan dikenakan PPN.
Barang dan Jasa tertentu yang TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPN antara lain:
- barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi;
- jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
- vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
- air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
- listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);
- rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
- jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
- mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
- minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
- emas batangan dan emas granula;
- senjata/alutsista dan alat foto udara.
Barang tertentu dan jasa tertentu yang TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN:
- barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
- uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
- jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan:
- penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%;
- pembebasan pajak untuk WP OP pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta;
- fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%;
- layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Miliar tetap diberikan.
Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam:
- PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;
- PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
- PMK tentang PPN atas LPG Tertentu;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu;
- PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN;
- PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
- PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
- PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.