Banyak masyarakat mengira jika kartu NPWP sudah berstatus NPWP Non Efektif (NE) atau pasif, maka segala urusan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) otomatis selesai. Padahal, asumsi ini sangat keliru dan berisiko fatal bagi keuangan Anda.
Di era integrasi data keuangan yang kian ketat, status pajak yang “tidur” bisa saja diaktifkan kembali secara sepihak oleh otoritas jika terdeteksi adanya aktivitas finansial yang tidak dilaporkan. Jika diabaikan, DJP memiliki wewenang hukum untuk melakukan tindakan keras, salah satunya adalah pemblokiran rekening pajak.
Bagaimana aturan mainnya? Mengapa status pasif bisa berujung pada penagihan aktif pajak? Simak ulasan legal dan langkah mitigasinya berikut ini.
Mengapa NPWP Non Efektif Bisa “Dibangunkan” Secara Sepihak?
Status NPWP Non Efektif sebenarnya diberikan kepada Wajib Pajak yang secara nyata tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif (misalnya penghasilan di bawah PTKP atau perusahaan tutup), namun belum mengajukan penghapusan NPWP secara permanen.
Namun, lewat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sistem pengawasan pajak kini terintegrasi secara digital dengan berbagai lembaga keuangan.
DJP dapat mengaktifkan kembali NPWP Anda secara otomatis apabila sistem membaca data pihak ketiga seperti:
-
Mutasi rekening perbankan yang aktif dan signifikan.
-
Pembelian aset bernilai tinggi (properti, kendaraan bermotor).
-
Kepemilikan portofolio investasi atau saham.
Ketika status Anda aktif kembali dan ditemukan adanya kewajiban pajak masa lalu yang belum diselesaikan (utang pajak), maka Anda akan masuk ke dalam radar pengawasan ketat.
Aturan Pemblokiran Rekening Pajak Melalui Penagihan Aktif
Jika Wajib Pajak dinilai tidak kooperatif setelah statusnya aktif kembali dan utang pajaknya telah berkekuatan hukum tetap, DJP akan meluncurkan tindakan penagihan aktif pajak.
Aturan mengenai penyitaan dan pembekuan aset ini tertuang secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), yang kemudian diperbarui teknisnya dalam PMK No. 61/PMK.03/2023.
Berdasarkan regulasi tersebut, pemblokiran rekening pajak adalah tindakan sah yang dilakukan jurusita untuk mengamankan harta penanggung pajak yang tersimpan di bank. Langkah ini bertujuan agar aset likuid tersebut tidak dipindahtangankan sebelum utang pajak dilunasi.
Pihak bank wajib mematuhi instruksi pemblokiran ini karena undang-undang mengecualikan kerahasiaan bank demi kepentingan penerimaan negara.
Prosedur Tahapan Sebelum Rekening Bank Diblokir
Anda tidak perlu panik secara berlebihan, sebab petugas pajak tidak akan melakukan pemblokiran secara mendadak tanpa pemberitahuan. Berdasarkan PMK 61 tahun 2023, ada tahapan berjenjang yang wajib dilalui:
-
Surat Teguran: DJP memberikan peringatan awal agar Anda melunasi utang pajak.
-
Surat Paksa: Jika Surat Teguran diabaikan dalam waktu 21 hari, jurusita akan mengantarkan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan.
-
Eksekusi Pemblokiran Rekening: Apabila dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diserahkan utang tetap tidak dibayar, jurusita akan mengirimkan permintaan resmi ke bank untuk membekukan rekening Anda sebesar nilai utang pajak yang tertunggak.
Solusi Aman: Cara Cek Status NPWP dan Mitigasi Risiko
Agar terhindar dari sanksi penagihan aktif yang mengganggu operasional finansial Anda, lakukan tiga langkah preventif berikut:
-
Rutin Cek Status NPWP: Kunjungi laman resmi DJP Online untuk memastikan apakah status NPWP Anda saat ini berstatus Aktif atau Non-Efektif (NE).
-
Jangan Abaikan “Surat Cinta” (SP2DK): Jika Anda menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP, segera berikan klarifikasi yang jujur dan akuntabel.
-
Ajukan Permohonan Angsuran: Jika memang terdapat utang pajak terutang yang cukup besar, Anda bisa mengajukan permohonan skema angsuran atau penundaan pembayaran sesuai koridor hukum yang berlaku daripada menghindar.
Kesimpulan
Mengabaikan kartu NPWP Non Efektif bukan berarti Anda terbebas dari jerat pajak. Di era transparansi data finansial saat ini, kepatuhan sukarela dan komunikasi yang kooperatif dengan kantor pajak adalah satu-satunya benteng terbaik untuk melindungi aset dan rekening perbankan Anda dari tindakan pemblokiran hukum.
