Logo-SWS-terbaru-2025-dipakai-ini-e1760596766207 copy

admin sws consulting

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya!

Leave a Comment / Uncategorized /

Bagi para pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi, menerima surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali memicu rasa cemas. Memasuki pertengahan tahun 2026, intensitas pengiriman surat ini tampaknya kian meningkat. Berdasarkan data operasional terbaru dari otoritas perpajakan, DJP tercatat telah menerbitkan sekitar 250.000 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sepanjang […]

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya! Read More »

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Di era belanja online yang semakin booming, pemerintah terus berupaya memastikan keadilan perpajakan antara pedagang konvensional dan digital. Kabar terbaru: mulai 1 Juli 2026, marketplace besar akan bertindak sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) bagi penjual di platform mereka. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Bukan berarti ada pajak

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online Read More »

Update Pajak 2026: Penjelasan Lengkap Pasal 50A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Patriot Bond & Merah Putih Bond yang Dilindungi Hukum

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Halo, Sobat SWS! Akhir-akhir ini ramai dibicarakan soal Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan oleh Danantara. Banyak yang bertanya: Benarkah surat utang ini membuat investor “kebal” dari pajak dan tuntutan hukum? Sebagai konsultan pajak dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, saya akan jelaskan secara lengkap tapi mudah dipahami. Informasi ini berdasarkan UU

Update Pajak 2026: Penjelasan Lengkap Pasal 50A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Patriot Bond & Merah Putih Bond yang Dilindungi Hukum Read More »

Update PMK Pajak: Memahami Cara Kerja Global Minimum Tax 15% dan Dampaknya bagi Korporasi di Indonesia

Leave a Comment / Uncategorized /

Pendahuluan Dunia perpajakan internasional tengah mengalami pergeseran lanskap terbesar sepanjang sejarah modern. Praktik kompetisi tarif pajak murah demi menggaet investor asing yang sering dikenal dengan istilah race to the bottom kini resmi dibatasi. Mulai tahun pajak 2025, Indonesia bersama lebih dari 140 negara di dunia berkomitmen untuk menegakkan keadilan fiskal melalui kebijakan Global Minimum Tax

Update PMK Pajak: Memahami Cara Kerja Global Minimum Tax 15% dan Dampaknya bagi Korporasi di Indonesia Read More »

Perayaan HUT Ke-29 Magister Hukum Universitas Udayana: Menjawab Tantangan Praktisi Hukum di Era Digital dan AI

Leave a Comment / Neque /

DENPASAR, BALI — Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana resmi menginjak usia ke-29 tahun. Menandai perjalanan panjang yang dimulai sejak tahun 1997 hingga 2026 ini, civitas akademika menyelenggarakan rangkaian kegiatan monumental bertajuk “29 Tahun Magister Hukum Udayana: Karya Nyata, Dampak Berkelanjutan”. Puncak perayaan yang diselenggarakan pada Senin, 22 Juni 2026 bertempat di Kertha Sabha Aula

Perayaan HUT Ke-29 Magister Hukum Universitas Udayana: Menjawab Tantangan Praktisi Hukum di Era Digital dan AI Read More »

Batas Waktu Tarif PPh Final UMKM 0,5% Berakhir: Ini Opsi Strategi Pajak Legal dan Cara Hitungnya

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% telah menjadi penyelamat dan stimulus terbesar bagi jutaan pelaku usaha di Indonesia untuk melek pajak sejak era PP 23/2018 yang kemudian diperbarui dalam PP 55/2022. Namun, kebijakan insentif ini sejak awal dirancang memiliki masa kedaluwarsa (time limit). Pemerintah memberikan tenggat waktu

Batas Waktu Tarif PPh Final UMKM 0,5% Berakhir: Ini Opsi Strategi Pajak Legal dan Cara Hitungnya Read More »

Hati-hati, NPWP Non Efektif Bisa Picu Pemblokiran Rekening Pajak! Ini Aturannya

Leave a Comment / pajak /

Banyak masyarakat mengira jika kartu NPWP sudah berstatus NPWP Non Efektif (NE) atau pasif, maka segala urusan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) otomatis selesai. Padahal, asumsi ini sangat keliru dan berisiko fatal bagi keuangan Anda. Di era integrasi data keuangan yang kian ketat, status pajak yang “tidur” bisa saja diaktifkan kembali secara sepihak oleh otoritas

Hati-hati, NPWP Non Efektif Bisa Picu Pemblokiran Rekening Pajak! Ini Aturannya Read More »