Logo-SWS-terbaru-2025-dipakai-ini-e1760596766207 copy

admin sws consulting

Hasil Evaluasi Pajak Semester I 2026: DJP Sisir Sektor Belum Patuh dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terbaru

Leave a Comment / pajak /

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi perpajakan Indonesia. Dengan target penerimaan pajak yang ambisius sebesar Rp2.357,7 triliun dalam APBN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bekerja keras memantau dan meningkatkan kinerja. Hasil evaluasi semester pertama (Januari–Juni 2026) menunjukkan capaian yang cukup baik, tetapi juga menjadi sinyal untuk langkah lebih agresif dalam memperluas kepatuhan. DJP tidak hanya […]

Hasil Evaluasi Pajak Semester I 2026: DJP Sisir Sektor Belum Patuh dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terbaru Read More »

SE-8/PJ/2026: Pelibatan TNI Polri dalam Pengawasan Pajak Masyarakat

Leave a Comment / pajak /

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada 15 Juli 2026. Surat ini mengatur pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) dan sempat menjadi perbincangan karena melibatkan unsur TNI dan Polri. Banyak yang bertanya: Apakah sekarang Babinsa dan polisi akan “memburu” pajak? Artikel ini akan jelaskan secara

SE-8/PJ/2026: Pelibatan TNI Polri dalam Pengawasan Pajak Masyarakat Read More »

Update Pajak E-Commerce 2026: Tokopedia Buka Pengajuan Bebas Pajak, Begini Cara dan Ketentuannya

Leave a Comment / pajak /

Halo, para pelaku usaha online! Jika kamu berjualan di Tokopedia, Shopee, atau platform serupa, ada kabar penting yang wajib kamu ketahui di pertengahan 2026 ini. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi e-commerce. Bukan berarti muncul pajak baru yang memberatkan, melainkan cara yang lebih

Update Pajak E-Commerce 2026: Tokopedia Buka Pengajuan Bebas Pajak, Begini Cara dan Ketentuannya Read More »

Update PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak yang Wajib Diketahui WP di 2026

Leave a Comment / pajak /

Di era administrasi perpajakan yang semakin digital, Direktorat Jenderal Pajak terus menyempurnakan aturan agar lebih adil, transparan, dan mudah diakses. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. PMK ini

Update PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak yang Wajib Diketahui WP di 2026 Read More »

Era Baru Coretax 2026: Rekening Digital Dipantau DJP, Ini yang Harus Kamu Ketahui & Persiapkan

Leave a Comment / pajak /

Di tahun 2026, administrasi pajak Indonesia memasuki babak baru dengan penuh transformasi digital. Sistem Coretax DJP yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Januari 2025 kini menjadi platform utama untuk hampir semua layanan perpajakan. Banyak yang khawatir soal “rekening digital dipantau”, tapi sebenarnya ini kesempatan untuk pajak yang lebih sederhana dan transparan. Artikel ini akan jelaskan

Era Baru Coretax 2026: Rekening Digital Dipantau DJP, Ini yang Harus Kamu Ketahui & Persiapkan Read More »

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya!

Leave a Comment / pajak /

Bagi para pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi, menerima surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali memicu rasa cemas. Memasuki pertengahan tahun 2026, intensitas pengiriman surat ini tampaknya kian meningkat. Berdasarkan data operasional terbaru dari otoritas perpajakan, DJP tercatat telah menerbitkan sekitar 250.000 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sepanjang

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya! Read More »

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Di era belanja online yang semakin booming, pemerintah terus berupaya memastikan keadilan perpajakan antara pedagang konvensional dan digital. Kabar terbaru: mulai 1 Juli 2026, marketplace besar akan bertindak sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) bagi penjual di platform mereka. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Bukan berarti ada pajak

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online Read More »

Update Pajak 2026: Penjelasan Lengkap Pasal 50A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Patriot Bond & Merah Putih Bond yang Dilindungi Hukum

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Halo, Sobat SWS! Akhir-akhir ini ramai dibicarakan soal Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan oleh Danantara. Banyak yang bertanya: Benarkah surat utang ini membuat investor “kebal” dari pajak dan tuntutan hukum? Sebagai konsultan pajak dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, saya akan jelaskan secara lengkap tapi mudah dipahami. Informasi ini berdasarkan UU

Update Pajak 2026: Penjelasan Lengkap Pasal 50A UU No. 4 Tahun 2026 tentang Patriot Bond & Merah Putih Bond yang Dilindungi Hukum Read More »

Update PMK Pajak: Memahami Cara Kerja Global Minimum Tax 15% dan Dampaknya bagi Korporasi di Indonesia

Leave a Comment / Uncategorized /

Pendahuluan Dunia perpajakan internasional tengah mengalami pergeseran lanskap terbesar sepanjang sejarah modern. Praktik kompetisi tarif pajak murah demi menggaet investor asing yang sering dikenal dengan istilah race to the bottom kini resmi dibatasi. Mulai tahun pajak 2025, Indonesia bersama lebih dari 140 negara di dunia berkomitmen untuk menegakkan keadilan fiskal melalui kebijakan Global Minimum Tax

Update PMK Pajak: Memahami Cara Kerja Global Minimum Tax 15% dan Dampaknya bagi Korporasi di Indonesia Read More »

Perayaan HUT Ke-29 Magister Hukum Universitas Udayana: Menjawab Tantangan Praktisi Hukum di Era Digital dan AI

Leave a Comment / Neque /

DENPASAR, BALI — Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana resmi menginjak usia ke-29 tahun. Menandai perjalanan panjang yang dimulai sejak tahun 1997 hingga 2026 ini, civitas akademika menyelenggarakan rangkaian kegiatan monumental bertajuk “29 Tahun Magister Hukum Udayana: Karya Nyata, Dampak Berkelanjutan”. Puncak perayaan yang diselenggarakan pada Senin, 22 Juni 2026 bertempat di Kertha Sabha Aula

Perayaan HUT Ke-29 Magister Hukum Universitas Udayana: Menjawab Tantangan Praktisi Hukum di Era Digital dan AI Read More »