Logo-SWS-terbaru-2025-dipakai-ini-e1760596766207 copy

pajak

Uang Masuk Rekening Pribadi Dianggap Omzet Bisnis oleh Coretax? Ini Faktanya!

Leave a Comment / pajak /

Apakah uang masuk rekening pribadi otomatis dipajaki Coretax? Simak fakta resmi, aturan update PMK pajak, dan tips aman pelaporan SPT online. Perkembangan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya sistem Coretax (Core Tax Administration System). Di tengah transisi ini, muncul berbagai isu dan kekhawatiran di masyarakat, terutama di kalangan pemilik usaha mikro, […]

Uang Masuk Rekening Pribadi Dianggap Omzet Bisnis oleh Coretax? Ini Faktanya! Read More »

Aturan Baru Validasi e-Faktur Coretax Agustus 2026: NIK/NPWP Pembeli Wajib Valid!

Leave a Comment / pajak /

Implementasi sistem administrasi perpajakan canggih Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memasuki babak baru. Memasuki bulan Agustus 2026, DJP memperketat keandalan data transaksi dengan memberlakukan skema validasi otomatis NIK dan NPWP pembeli pada penerbitan e-Faktur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun konsumen akhir

Aturan Baru Validasi e-Faktur Coretax Agustus 2026: NIK/NPWP Pembeli Wajib Valid! Read More »

Sisa 2 Hari Lagi! Seller E-Commerce & UMKM Wajib Setor Surat Pernyataan Omzet Sebelum Pemungutan PPh Marketplace 1 Agustus 2026

Leave a Comment / pajak /

Akhir Juli 2026 tinggal hitungan hari. Bagi seller e-commerce dan pelaku UMKM yang berjualan di marketplace, ini saat penting untuk memastikan dokumen perpajakan sudah lengkap. Mulai 1 Agustus 2026, empat marketplace besar—Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli—resmi menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Sisa 2 Hari Lagi! Seller E-Commerce & UMKM Wajib Setor Surat Pernyataan Omzet Sebelum Pemungutan PPh Marketplace 1 Agustus 2026 Read More »

Hasil Evaluasi Pajak Semester I 2026: DJP Sisir Sektor Belum Patuh dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terbaru

Leave a Comment / pajak /

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi perpajakan Indonesia. Dengan target penerimaan pajak yang ambisius sebesar Rp2.357,7 triliun dalam APBN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bekerja keras memantau dan meningkatkan kinerja. Hasil evaluasi semester pertama (Januari–Juni 2026) menunjukkan capaian yang cukup baik, tetapi juga menjadi sinyal untuk langkah lebih agresif dalam memperluas kepatuhan. DJP tidak hanya

Hasil Evaluasi Pajak Semester I 2026: DJP Sisir Sektor Belum Patuh dan Strategi Peningkatan Kepatuhan Terbaru Read More »

SE-8/PJ/2026: Pelibatan TNI Polri dalam Pengawasan Pajak Masyarakat

Leave a Comment / pajak /

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada 15 Juli 2026. Surat ini mengatur pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) dan sempat menjadi perbincangan karena melibatkan unsur TNI dan Polri. Banyak yang bertanya: Apakah sekarang Babinsa dan polisi akan “memburu” pajak? Artikel ini akan jelaskan secara

SE-8/PJ/2026: Pelibatan TNI Polri dalam Pengawasan Pajak Masyarakat Read More »

Update Pajak E-Commerce 2026: Tokopedia Buka Pengajuan Bebas Pajak, Begini Cara dan Ketentuannya

Leave a Comment / pajak /

Halo, para pelaku usaha online! Jika kamu berjualan di Tokopedia, Shopee, atau platform serupa, ada kabar penting yang wajib kamu ketahui di pertengahan 2026 ini. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi e-commerce. Bukan berarti muncul pajak baru yang memberatkan, melainkan cara yang lebih

Update Pajak E-Commerce 2026: Tokopedia Buka Pengajuan Bebas Pajak, Begini Cara dan Ketentuannya Read More »

Update PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak yang Wajib Diketahui WP di 2026

Leave a Comment / pajak /

Di era administrasi perpajakan yang semakin digital, Direktorat Jenderal Pajak terus menyempurnakan aturan agar lebih adil, transparan, dan mudah diakses. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. PMK ini

Update PMK 44 Tahun 2026: Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak yang Wajib Diketahui WP di 2026 Read More »

Era Baru Coretax 2026: Rekening Digital Dipantau DJP, Ini yang Harus Kamu Ketahui & Persiapkan

Leave a Comment / pajak /

Di tahun 2026, administrasi pajak Indonesia memasuki babak baru dengan penuh transformasi digital. Sistem Coretax DJP yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak Januari 2025 kini menjadi platform utama untuk hampir semua layanan perpajakan. Banyak yang khawatir soal “rekening digital dipantau”, tapi sebenarnya ini kesempatan untuk pajak yang lebih sederhana dan transparan. Artikel ini akan jelaskan

Era Baru Coretax 2026: Rekening Digital Dipantau DJP, Ini yang Harus Kamu Ketahui & Persiapkan Read More »

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya!

Leave a Comment / pajak /

Bagi para pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi, menerima surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali memicu rasa cemas. Memasuki pertengahan tahun 2026, intensitas pengiriman surat ini tampaknya kian meningkat. Berdasarkan data operasional terbaru dari otoritas perpajakan, DJP tercatat telah menerbitkan sekitar 250.000 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sepanjang

DJP Terbitkan 250 Ribu SP2DK hingga Juni 2026: Lakukan Langkah Ini Jika Anda Menerimanya! Read More »

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online

Leave a Comment / pajak /

Pendahuluan Di era belanja online yang semakin booming, pemerintah terus berupaya memastikan keadilan perpajakan antara pedagang konvensional dan digital. Kabar terbaru: mulai 1 Juli 2026, marketplace besar akan bertindak sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) bagi penjual di platform mereka. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Bukan berarti ada pajak

Pajak E-Commerce via Marketplace Mulai Juli 2026: Panduan Lengkap PMK 37/2025 untuk Pelaku Usaha Online Read More »